Perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin - Hacked By OreoGans

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Disertasi: PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
DI ARAB SAUDI
(Studi Kasus dengan Pendekatan Hukum Islam)
Penanda Bagikan

Text

Disertasi: PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI (Studi Kasus dengan Pendekatan Hukum Islam)

Ali Imron - Nama Orang;

Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi menurut Hukum Islam? Pokok permasalahan tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 3 (tiga) sub masalah, yaitu; 1) Bagaimana implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam melindungi hak-hak TKI menurut Hukum Islam?, 2) Bagaimana Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap TKI menurut Hukum Islam?, dan 3) Bagaimana implementasi Hukum Arab Saudi dalam melindungi hak-hak TKI menurut Hukum Islam?
Jenis penilitian ini adalah lapangan (field research) bersifatkan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Adapun sumber data perimer penelitian ini adalah Kemenaker dan BNP2TKI dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara purposive dan snowbaal sampling, dokumentasi, dan telaah literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologi normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data dan penyajian data serta dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Hasil penilitian ini menunjukkan, bahwa: 1) Implementasi hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui instrumen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-jaan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) serta perundangan yang merevisinya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah mem-berdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi serta melindungi hak-hak TKI yang meliputi; kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan TKI. Sebagaimana teori Maqa>s}id al-Syari>‘ah menjadikan ketenagakerjaan masuk dalam kategori menjaga lima unsur pokok manusia (al-D{aru>riyya>t al-Khamsu), yaitu; agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal pada tingkatan primer (al-D{aru>riyya>t), maka perlindungan hukum TKI yang merupakan komprador dalam memelihara dan melestarikan asasi tersebut juga harus diwujudkan. 2) Upaya Pemerintah dalam melindungi hak-hak TKI di Arab Saudi terdiri dari 2 (dua) perlindungan, yaitu preventif dan represif yang dalam Hukum Islam disebut dengan konsep Sadd al-Z|ari>‘ah dan al-D}araru Yuza>l. Minimnya pengawasan dan pembinaan dalam penempatan dan perlindungan TKI, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait dan respon penanganan kasus hukum TKI, dapat diidentifikasi berdasarkan banyaknya kasus hukum yang menimpa TKI serta lambannya proses penyelesaian dan penanganan. 3) Implementasi sistem Kafa>lah (Sponsorship) pada sistem ketenagakerjaan Arab Saudi, menciptakan hambatan struktural dalam melindungi TKI sektor informal, karena dapat menghalanginya berpindah pekerjaan dan/atau pengguna saat terjadi terminasi serta rentan disalahgunakan untuk mengeksploitasi dan mendiskriminasi TKI informal. Dengan demikian, maka perlindu-ngan hukum TKI sektor informal di Arab Saudi, dapat diupayakan melalui kesepakatan per-janjian antara kedua negara (MoU), baik secara Bilateral, Multilateral, maupun Ekstradisi yang berorientasikan kepada kemaslahatan TKI dan menjadi dasar hukum atas tuntutan hak-hak TKI yang terabaikan.
Berdasarkan hasil penelitian, maka; menghimbau Pemerintah baik regulator maupun operator pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI, agar menjadikan maslahat sebagai sumber utama dalam perlindungan hukum TKI. Menyarankan Pemerintah agar ber-partisipasi aktif dalam mengoptimalkan program penempatan dan perlindungan TKI sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warganya. Mendorong Pemerintah Indonesia agar berupaya merumuskan kembali dan menyepakati bersama dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penempatan dan perlindungan hukum TKI baik secara Bilateral, Multilateral, maupun Ekstradisi mengingat banyaknya kasus hukum yang menimpa TKI di negara penerima.


Ketersediaan
#
Pascasarjana 334.06
80100315059
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
334.06
Penerbit
PASCASARJANA UINAM : SYARIAH/HUKUM ISLAM., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
334.06
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • DOWNLOAD
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin - Hacked By OreoGans
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?