Text
DISERTASI: DINAMIKA POLITIK MUHAMMADIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP NEGARA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
Penelitian dalam disertasi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan
menelusuri dinamika politik dan sinergitas manhaj gerakan Muhammadiyah serta
relevansinya dengan konsep negara dalam perspektif fikih siyasah syar’iyyah
(pemikiran politik Islam). Substansi masalah dalam penelitian ini yaitu; 1)
Bagaimana konsep negara dalam pandangan Islam? 2) Bagaimana bentuk
sinergitas manhaj gerakan Muhammadiyah? 3) Bagaimana dinamika politik
Muhammadiyah perspektif fikih siyasah?
Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus
pada studi naskah dan teks dari berbagai literatur tentang teori dan konsep negara
dalam perspektif fikih siyasah, serta fakta-fakta tentang bentuk-bentuk ijtihad
politik organisasi Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan normative approach, historical approach, dan conseptual approach.
Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Konsep dasar
(al-mabda’ al-asāsī) pemerintahan Islam antara lain: al-amānah (amanah), alsyūrā
(musyawarah), al-musāwā (persamaan), al-‘adālah (keadilan), alta’addudiyyah
(kemajemukan). Adapun karakter negara Islam diantaranya: untuk
menerapkan hukum Allah di atas permukaan bumi, menganut bentuk
kepemimpinan tunggal, bersifat universal, bukan merupakan kepemimpinan
totalitarianisme, dan kepemimpinan yang bersifat manusiawi. Kedua, Manhaj
Muhammadiyah mengandung sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang
secara keseluruhan diakumulasi menjadi manhaj gerakan. Sinergitas manhaj
gerakan Muhammadiyah terjalin dengan sangat erat antara unsur-unsur yang
saling terikat dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, yaitu: Khittah,
Langkah Perjuangan, dan Ideologi Muhammadiyah. Ketiga, Strategi politik
Muhammadiyah ditempuh melalui jalur kultural dan struktural. Pada jalur
kultural, Muhammadiyah lebih condong memainkan perannya di ranah politik
dengan high politics atau allocative politics, yaitu politik yang berdimensi etis dan
berpolitik untuk mengalokasikan nilai-nilai politik Islam dalam politik
kenegaraan. Adapun pada jalur struktural, kader Muhammadiyah berperan secara
aktif sejak pendirian negara hingga peralihan kepemimpinan dan kekuasaan dalam
dinamika politik Indonesia. Teologi politik Muhammadiyah yang bersumber dari
al-Qur’an dan Sunah, relevan dengan empat konsep dalam fikih siyasah, yaitu:
Konsep Negara Ideal, Konsep Kepemimpinan, Konsep Syūrā (Musyawarah), dan
Konsep al-Siyāsah al-Iṣlāḥiyyah (Reform Politics).
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Adanya pergeseran sikap dan
pandangan politik Muhammadiyah dari masa ke masa sebagai wujud dinamika politik yang terjadi di Indonesia, namun teologi politik Muhammadiyah lebih
condong pada teori revivalisme dan modernisme, daripada teori sekularisme. 2)
Strategi struktural maupun kultural bagi Muhammadiyah, menghasilkan capaian
kekuasaan politik yang relatif sama, sehingga walaupun Muhammadiyah tidak
dalam bentuk partai politik tetapi memiliki kekuatan politik yang dapat
berpengaruh pada dinamika politik di Indonesia. 3) Muhammadiyah seharusnya
memberikan kebijakan-kebijakan yang ketat kepada para kader yang terlibat
dalam politik praktis, agar tetap sejalan dengan manhaj gerakan Muhammadiyah.
4) Muhammadiyah diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya, bukan hanya pada tataran aplikasi ajaran Islam yang bersifat
praktis, seperti persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga pada sistem kekuasaan
dan pemerintahan, agar sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang
lebih global dan komprehensif.
Tidak tersedia versi lain