Text

DISERTASI: PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SINJAI (Analisis Perspektif Hukum Islam)

---

Disertasi ini mengkaji tentang “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Judul ini dilatar
belakangi oleh semakin meningkatnya angka perceraian dalam tiga tahun terakhir
khususnya di Kabupaten Sinjai dan lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat peneliti
tertarik untuk mengkaji dan mendalami disertasi dengan judul perceraian akibat
kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai dengan analisis perspektif hukum
Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui ragam faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di
Kabupaten Sinjai serta untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perceraian
akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai dan untuk mengelaborasi
bagaimana perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif,
dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sinjai. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Adapun
pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi,
wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah
dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasil penelitian adalah bahwa
ragam faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah
tangga di Kabupaten Sinjai adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik
terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor krisis
moral/akhlak (pecandu alkohol/minuman keras, berjudi), adapun bentuk kekerasan
yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini yaitu kekerasan fisik dengan jumlah 11
perkara, kekerasan psikis dengan jumlah 4 perkara, dan kekerasan ekonomi atau
penelantaran rumah tangga dengan jumlah terbanyak 301 perkara, dan ketiga jenis
kekerasan tersebut dilandasi oleh Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selanjutnya dengan
menghubungkan salah satu teori hukum Islam yaitu teori eksistensi, kompetensi
pengadilan agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka proses penyelesaian
perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai, yang
dalam hal ini lembaga yang berwenang dan berhak dalam menyelesaikannya yaitu
pengadilan agama tingkat I Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja
I, meja II dan meja III. Namun sebelum para pencari keadilan penggugat dan tergugat melalui beberapa tahap tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban
untuk memediasi/menasehati kepada kedua belah pihak yang mana para majelis
hakim mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan nasehat atau solusi
yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat. Dan adapun hukum Islam tidak
melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz
sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Nisa` ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai
tindakan untuk memberi pelajaran/untuk keta`atan, bukan untuk menyakiti bahkan
berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyuz pada dasarnya
tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau
kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri.
Selanjutnya terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di
Kabupaten Sinjai yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam, maka peneliti
menghubungkan salah satu teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat
ini yaitu dengan teori eksistensi dan kompetensi pengadilan agama Sinjai yang
merujuk kepada kompilasi hukum Islam atau KHI.
Implikasi dari penelitian ini adalah kebanyakan yang mengajukan gugatan
perceraian adalah perempuan itu dikarenakan sebagian besar korban kekerasan dalam
rumah tangga adalah pihak istri. Oleh karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan memperkokoh keimanan dengan
akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang
berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai
seharusnya memahami dasar-dasar perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana
peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan
hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Bagi pemerintah dan penegak hukum
terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak hentihentinya
memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun
sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar pekerjaan halal yang
dibenci Allah tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya
sebuah perceraian.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4

Penerbit

PASCASARJANA UINAM : SYARIAH/HUKUM ISLAM., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X4

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar