Text

TESIS:Praktik Poligami di Masyarakat Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis).

---

Tesis ini membahas Praktik Poligami di Masyarakat Kabupaten Mamuju
Sulawesi Barat (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis). Pokok permasalahannya
bagaimana praktik keadilan dalam poligami di masyarakat Kabupaten Mamuju ?, Apa
faktor penyebab terjadinya praktik poligami di masyarakat Kabupaten Mamuju?, dan
bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik poligami di masyarakat
Kabupaten Mamuju. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik poligami di
masyarakat, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik poligami dan
untuk mengetahui tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik poligami di
masyarakat kabupaten Mamuju.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan syar’i, pendekatan yuridis
formal dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan 1) Bentuk praktik keadilan dalam poligami di
masyarakat Kabupaten Mamuju dilakukan dengan dua hal, yaitu keadilan dalam
menafkahi secara finansial dan biologis. Secara finansial secara umum telah terpenuhi
berdasarkan konsep keadilan, dilakukan berupa pemberian tempat tinggal (rumah)
dan kebutuhan hidup lainya. Sedangkan dalam hal pemenuhan kebutuhan secara
biologis masih bersifat relatif dan belum memenuhi unsur keadilan. Disebabkan
karena praktik poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri serta lokasi tempat
tinggal para istri yang berjauhan. 2) Penyebab poligami di Kabupaten Mamuju antara
ialah: (1) memperbanyak keturunan, (2) banyak godaan (seksual), (3) mengikuti
sunnah rasul, dan (4) tidak ingin istri merosot karena terlalu sering melahirkan anak.
3) Secara yuridis pelaksanaan praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat
Kabupaten Mamuju tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan untuk poligami
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Pemerintah RI No. 45
Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983, sehingga kedudukan
praktik poligami tidak sah secara hukum negara, tetapi sah secara hukum agama.
Sedangkan secara sosiologis poligami awalnya menjadi sesuatu yang tabu sekaligus
memalukan dalam kehidupan masyarakat duhulu, seiring berkembangnya kehidupan
masyarakat pun mulai membuka diri terhadap poligami sebagai bagian dari ajaran
Islam.
Implikasi penelitian ini kepada Pemerintah, agar melakukan peninjauan
kembali terhadap syarat-syarat poligami dalam UU RI No. 1 Tahun 1975 tentang
Perkawinan, serta dapat mengakomodir syarat-syarat yang baru sebagai tambahan
berdasarkan fenomena sosial yang ada saat ini

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.315 ILH p

Penerbit

makassar-gowa : Uin alauddin., 2018

Deskripsi Fisik

28 cm, 114 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X4.315

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

ILHAMUDDIN

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar