ABSTRAK
Nama Penyusun	: 	Aan Supian 
NIM	: 	80100309001
Judul Disertasi	: 	Etika Pemerintahan dalam Perspektif Hadis

Secara normatif hadis telah memberikan kerangka nilai yang ideal dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. Kerangka nilai ini kemudian dapat diderivasi dalam bentuk rumusan etika pemerintahan.  Untuk hal tersebut, grand concept etika pemerintahan dalam perspektif hadis menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif.  Atas dasar ini, penelitian diarahkan pada persoalan bagaimana kualitas hadis etika pemerintahan, bagaimana analisis kandungan dan implikasi pengembangan hadis-hadis tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kehujjahan hadis dan terumuskannya konsep-konsep etika pemerintahan. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber data dari kepustakaan. Hadis-hadis yang telah diklasifikasi secara maud}u>’i dinilai kualitasnya dengan sarana metode kritik hadis dan content analysis sebagai cara menganalisis kandungan hadis. Pendekatan yang digunakan adalah teologis-normatif, historis, teleologis dan sosio-historis. Sedangkan teknik interpretasi dalam penelitian ini adalah tekstual, kontekstual dan intertekstual. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap hadis tentang etika pemerintahan, secara keseluruhan ditemukan 100 (seratus) riwayat. Dari jumlah tersebut selanjutnya diklasifikasi menjadi 10 (sepuluh) topik pembahasan dengan jumlah hadis yang bervariasi pada setiap topiknya. Hasil penelitian terhadap sepuluh topik pembahasan menunjukan bahwa kualitas hadis tentang etika pemerintahan, sembilan dari hadis-hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h} liz\a>tih, karena telah memenuhi kaedah kesahihan sanad dan matan. Satu hadis lainnya, yakni hadis tentang larangan menerima suap (risywah) menunjukan kualitas h}asan liz\a>tih. Kehasanan hadis ini disebabkan oleh adanya penilaian kebanyakan ulama kritikus rija>l al-h}adi>s\ kepada salah seorang periwayat yang dinilai ‘adil, tetapi kurang d}abit.
Dalam kerangka idealitasnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilandasi oleh nilai-nilai yang baik pula. Secara konseptual nilai-nilai tersebut dapat dielaborasi dari pernyataan normatif hadis Nabi saw., yang selanjutnya dapat dijadikan landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan.    Secara tekstual, hadis telah memberikan tuntunan dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, antara lain seseorang dilarang berambisi dan meminta untuk menduduki suatu jabatan. Kendati secara kontekstual, pada batas-batas tertentu hal tersebut tidak menunjukan larangan, sangat tergantung pada niat dan motivasi serta kualitas moral dan kompetensinya. Beberapa sikap yang harus dihindari oleh seseorang pejabat dan aparat pemerintahan adalah melakukan korupsi, menerima suap dan hadiah, karena sikap ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap negara. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik harus didukung oleh pelaksanaan musyawarah dan penegakan supremasi hukum. Untuk memelihara stabilitas pemerintahan yang baik diperlukan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat. Hubungan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pertanggungjawaban pemimpin (pemerintah)  terhadap rakyat;  ketaatan rakyat terhadap pemimpin (pemerintah) dan adanya partisipasi rakyat dalam memberikan kritik konstruktif, sebagai bentuk  kontrol dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hadis dan memberikan ruang bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, baik dalam bentuk penyempurnaan tema ini maupun pengembangannya dari perspektif lain. Temuan ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan acuan dalam perumusan regulasi, baik dalam bentuk peundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya untuk terciptanya good governance dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.