Detail Cantuman Kembali
DISERTASI: PELANGGARAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TELAAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 JO. PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018)
- Bagikan:
Disertasi ini mengetengahkan masalah: 1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018? 2) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran aturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran aturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah? Untuk menyelesaikan permasalahan digunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan teologis normatif (syar‟iy), yuridis, filosofis, sosiologis dan psikologis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan dan yurisprudensi). Kajian hukum Islamnya (fikih) digunakan sebagai variabel pembanding yang aktif (active variable) dan pemberi kontribusi (knowledge contribution) terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian pula kami berkunjung ke Kantor Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa untuk diskusi dan pengambilan berbagai referensi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, induktif dan komparatif dengan strategi analisis verifikatif kualitatif dan content analysis secara obyektif dan sistematis. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa : (1) Perspektif Hukum Islam sejalan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018. (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, sehingga tidak seimbang dengan kerugian Negara dan kerugian masyarakat yang merasakan pelanggaran. (3) Dalam perspektif hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan sangat ringan bila dibandingkan pelanggaran yang dilakukan. Implikasi penelitian ini sebagai berikut : 1. Agar pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Perlu penegasan dalam hal pelaksanaan kebijakan implementasi e. procurement. 3. Pihak legislatif agar dapat mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan tidak terjadi intervensi yang mengakibatkan deskriminatif dan kepincangan dalam proses peningkatan layanan publik.
MUHAMMAD BUSYAERI HASAN - Personal Name
2X4
2X4
Text
Indonesia
SYARIAH/HUKUM ISLAM
2019
PASCASARJANA UINAM
LOADING LIST...
LOADING LIST...