Detail Cantuman Kembali
DISERTASI: PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGGULANGI KONFLIK UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- Bagikan:
Disertasi ini berjudul “Peranan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Konflik Undang-Undang terhadap UUD RI tahun 1945 Perspektif Hukum Islam” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana upaya Mahkamah Konstitusi menanggulangi konflik Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945? 2) Bagaimana sikap umat Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengatasi konflik tersebut? 3) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengatasi konflik undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perspektif Hukum Islam? 4) Bagaimana capaian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kemaslahatan masyarakat?
Untuk menyelesaikan permasalahan digunakan pendekatan sosiologis, teologis, dan filosofis dengan pengumpulan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi bahkan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penelitian atau biasa disebut penelitian campuran library research dan field research. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, induktif dan komparatif. Di samping itu, juga digunakan strategi analisis verifikatif kualitatif dan content analysis secara obyektif dan sistematis.
Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa : (1) Putusan- putusan Mahkamah Konstitusi telah dapat menyelesaikan konflik. (2) Sebagian besar putusan Mahkamah Konstitusi diterima masyarakat tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak luar nikah secara serta merta ditolak dan dianggap bertentangan dengan hukum islam. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah umum tidak ada pertimbangan dan sudut pandang agama khususnya hukum Islam. (4) Banyak putusan Mahkamah Konstitusi tidak menuntaskan masalah karena tidak ada peraturan tindak lanjutnya.
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang bertujuan mempersembahkan kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia yang agamis, perlu mengambil dua langkah penting: (1) Memberikan pertimbangan dari sudut pandang agama pada setiap putusannya, khususnya agama Islam sebagai anutan terbesar. (2) Melampirkan peraturan tindak lanjut dari putusannya yang memerlukan tindak lanjut, minimal sebagai saran kepada pemerintah dan DPR.
Muh. Hasan H.Muhammad - Personal Name
2x4 MUH p
2X4
Text
Indonesia
2013
PASCASARJANA UINAM
LOADING LIST...
LOADING LIST...