Detail Cantuman Kembali
DISERTASI: KOMUNIKASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (STUDI PADA DPRD SULAWESI SELATAN PERIODE 2014-2019)
- Bagikan:
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana komunikasi politik
anggota parlemen perempuan DPRD Provinsi Sulsel periode 2014-2019 dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Pokok masalah tersebut,
dijabarkan dalam sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana
komunikasi politik legislator PPP dan PKS dalam memperjuangkan
kepentingan umat Islam, perempuan, dan anak sebagai anggota DPRD Sulsel?
2) Bagaimana penggunaan saluran komunikasi politik anggota parlemen
perempuan PPP dan PKS? dan 3) Mengapa terjadi hambatan komunikasi
politik anggota parlemen perempuan PPP dan PKS?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
analisis data kualitatif. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah observasi,
wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi.
Hasil penelitian menunjukkan, dalam konteks parlemen, komunikasi
politik legislator perempuan PPP dan PKS berlangsung sirkular, berulang
terus-menerus antara legislator, lembaga parlemen, masyarakat, partai politik,
eksekutif, dan media dalam bentuk menyerap aspirasi, memperjuangkannya di
parlemen, lalu menyampaikan hasilnya kepada konstituen melalui saluran
komunikasi yang tersedia. Sementara hambatan komunikasi politik legislator
perempuan PPP dan PKS di DPRD Sulsel Periode 2014-2019, perjuangan para
legislator perempuan PPP dan PKS tersebut belum maksimal karena terjebak
dalam rutinitas agenda kerja utama yang telah terjadwal dan seragam bagi
tiap-tiap anggota legislatif, sehingga pembahasan isu-isu khas keumatan,
perempuan, dan anak menjadi pekerjaan sekunder.
Implikasi penelitian: 1) Komunikasi politik yang efektif di parlemen
adalah komunikasi antar-pribadi (interpersonal communication). Komunikasi
informal di parlemen lebih dominan dibanding bentuk komunikasi formal. 2)
Para elit partai politik harus sungguh-sungguh mendorong dan membekali
kader perempuannya untuk menempati jabatan politik, di struktur partai
maupun di lembaga legislatif. Bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi agar
parpol bisa terdepan memperjuangkan aspirasi umat, perempuan, dan anak.
3) hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kader perempuan partai
berbasis Islam dan bagi seluruh perempuan yang tertarik menjadi politikus,
terutama mereka yang sudah terpilih sebagai legislator, tentang apa yang
harus dilakukannya dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Muhammad Yusuf - Personal Name
2x7.2
2x7.2
Text
DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
2024
PASCASARJANA UINAM
LOADING LIST...
LOADING LIST...